Fikih ‘Darurat (bagian 1)

Tantangan terbesar yang menghadang kaum Muslim saat ini adalah menyikapi berbagai perkara yang terus berubah, tentunya melalui pemahaman Islam yang benar. Hal ini bisa dilakukan dengan mengacu pada metode yang sudah ditetapkan islam dalam memahami hokum-hukum syariah, yakni mengaitkan fakta yang ada dengan nash-nash syariah.

Hanya saja, pemahaman Barat dan metode berfikir yng digunakan orang kafir, juga mereka yang terpengaruh oleh pola pikir barat, sudah memasuki benak kaum muslim. Ini berakibat pada kemunduran dalam pelaksanaan hukum-hukum fikih. Mereka justru lebih memilih mengamalkan apa yang dikenal dengan ‘fikih darurat’. Pada gilirannya, hal ini mengeluarkan konsep darurat dari bingkai fikihnya ; menjadi alternative yang lebih dipilih dari pada pemberdayaan akal pemikirannya.

Sesungguhnya kaidah fikih ad-dharurat tubih al-mahdzurat (kondisi darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan) dan ketetapan lain dalam ushul fikih. Penting bagi kita untuk memahami kaidah berikut ini berikut tempat   yang tepat dan tata cara penerapannya.

Dharurat (darurat) adalah isim  dari mashdar “idhthirar”. Pengertiannya adalah : al-iktiyaj ila as-sya’i  (membutuhkan sesuatu). Dikatakan idhtharrahu ila kadza artinya dia sangat membutuhkan sesuatu : sesuatu itu memaksa dia sehingga dia menjadi terpaksa.

Definisi Dhururat ini menghasilkan sejumlah pengertian :

1.       Dhururat adalah uzur syar’I yang menuntut seseorang melakukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Ini berbeda dengan hukum alternatif  yang ditetapkan oleh  syariah yang disebut rukhshah. Karena itu uzur yang membolehkan keharaman tersebut harus ditetapkan batasannya oleh syariah.

2.       Dharurat adalah kondisi yang memaksa dan biasanya tidak ada sesuatupun yang bisa menolaknya.

3.       Dharar tersebut nyata-nyata mengancam jiwa, bukan yang lain.

Adapun hajat ( kebutuhan) berbeda dengan dharurat walaupun memang dalam hajat dan dharurat itu terdapat masyaqqah  (kesulitan). Hanya saja kesulitan yang ada dalam hajat bukanlah sesuatu yang mulji’ (bersifat memaksa), karena tidak mengakibatkan kebinasaan jiwa atau cacatnya anggota badan. Hukum hajat itu berbeda dengan hukum dharurat.

Walaupun dharurat menjadi sebab adanya rukhshah, rukshshah itu lebih umum dari dharurat. Rukshsah mencakup kondisi dharurat maupun tidak dharurat seperti uzur syar’i yang mengharuskan adanya keringanan.

Diantara dalil bahwa dharurat itu  bisa membolehkan seseorang melakukan keharaman dan dipandang sebagai uzr syar’i adalah firman Allah SWT  :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (saat disembelih) disebut nama selain Allah. Namun, siapa saja dalam keadaan terpaksa (memakannya), padahal dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)melampaui batas, tidak ada dosa baginya (QS. Al-Baqarah [2] : 173).

Saat menjelaskan firman Allah SWTini, Ibnu Abbas ra., berkata , “Siapa saja yang memakan sesuatu dari semua inidalam keadaan terpaksa (mudhtharr) maka tidak apa-apa. Siapa saja yang telah memakannya tanpa terpaksa maka dia sama saja telah melampaui batas.

Hanya saja, para ulama muta’akhirin telah menetapkan definisi darurat yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa darurat adalah kondisi yang jika seorang mukallaf sampai pada kondisi itu maka dia boleh melakukan sesuatu yang haram. Kebolehan ini berlangsung hingga hilangnya gangguan dalam segala bentuknya. Dengan demikian, menurut mereka, darurat tak hanya terbatas pada ketakutan akan timbulnya kebinasaan dan kecacatan saja seperti yang ditetapkan oleh nash-nash al-Quran dan pernyataan yang dinukil dari para sahabat, tabi’in dan ulama saman dulu, melainkan lebih umum dari itu semua. Menurut mereka, darurat itu bisa juga mencakup menolak dharar atas jiwa, kehormatan, harta, agama dan tanah air. Mereka berpendapat seperti itu dengan beralasan bahwa banguna syariah itu tegak atas prinsip menarik berbagai maslahat dan menolak berbagai mafsadat (jalb al-mshalih wa dar’u al-mafasid), juga berdasarkan prinsip menolak kesempitan dan kesulitan dari  para mukallaf (raf’ul haraj).  Menurut mereka syariah ilahiyah itu dating untuk melindungi kehidupan manusia secara utuh, yankni kebutuhan yang lima, dimana kehidupan dunia dan agama tak akan bisa tegak tanpa itu : juga bahwa  taklif yang diberikan pada hamba itu diberi syarat berupa adanya kemampuan sang hamba (al-qudrah).

Sebanarnya defines para fukaha terdahulu itulah yang rajah (kuat). Pertama: karena adanya dalil atas hal itu.  Kedua : karena kesimpulan yang diambil oleh ulama muta’akhirin itu sebenarnya tidak berdalil. Pasalnya, menarik maslahat dan menolak mufsadat itu bukanlanh ‘illat syar’I untuk hukum apapun,bahkan untuk syariah secara umum.Nash-nash hanya menunjukan bahwa tujuan syariah islam itu adalah menarik maslahat dan menolak mafsadat. Artinya, natijah yang dihasilkan dari penerapan syariah itu adalah memperoleh maslahat dan menolak mafsadat. Menarik masalahat dan menolak mafsadat bukanlah motif yang mendasari pensyariatan hukum. Adapun pendapat mereka bahwa dharurat itu mencakup perlindungan terhadap muqashid yang lima, maka muqashid tersebut muncul sebagai natijah dari hukum syariah. Maqashid tersbut tidaklah berkaitan sama sekali dengan istinbath, istidlal dan pen-ta’lil-an hukum.